a. Melaksanakan penilaian kebutuhan mengenai standar kualitas bagi pembangunan infrastruktur desa;b. Membuat rencana dan strategi bagi pelaksanaan teknis infrastruktur dan pemeliharaannya;c. Menganalisis kebutuhan akan panduan dan pelatihan tambahan untuk membantu fasilitator teknis dan masyarakat, terutama kader teknis;d. Menyiapkan panduan bagi kegiatan infrastruktur desa, termasuk proses perancangan, pembangunan, standar teknis, manajemen pembangunan, dan pemeliharaan;e. Membimbing dalam hal teknis para fasilitator teknis di lapangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung (misalnya mengenai kualitas dan pembangunan standar), terutama bagi spesialis infrastruktur regional dan provinsi;f. Menganalisis database masalah teknis dan memberi rekomendasi pemecahannya;g. Menganalisis database gejala peringatan pertama dan mengawasi database itu;h. Mengawasi penciptaan dan pemakaian praktik database yang baik bagi infrastruktur;i. Memberi rekomendasi untuk meluruskan kegiatan infrastruktur desa;j. Menyiapkan laporan mengenai infrastruktur desa;k. Berhubungan erat dengan pengendali infrastruktur perdesaan.l. Menyiapkan laporan periodik dan bulanan.

Technical Evaluation for infrastructure built through PNPM Rural & its pilotsTechnical Evaluation of PNPM Rural, Republic of Indonesia, 2012 – Participated on a team of seven Indonesian engineers and an architect to visit 12 provinces and perform field technical evaluations of a random sampling of approximately 1,750 rural infrastructures. Field evaluations included structural assessments, design intent, maintenance, operations, population use, fiscal prudence, environmental and social issues, community involvement, etc. The six-month study included evaluations of water systems, irrigation schemes, drainage, roads, bridges, buildings, markets, jetties, micro-hydro or gen-set installations, and other public infrastructures. Field reporting data was analyzed to identify trends within the sub-projects in order that the next round of funding and project programming could be more accurately directed towards those parts of the country most in need. Data was recorded in more than one hundred fields within a digital spreadsheet to allow this depth of analysis.

1. Menyusun panduan atau pedoman baik yang terkait dengan arah dan strategi pengadaan prasarana perdesaan, manajemen pengadaan prasarana perdesaan,petunjuk-petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana perdesaan yang berbasis masyarakat2. Menyusun panduan yang terkait dengan tanggung jawab masyarakat pasca pembangunan prasarana perdesaan baik dari aspek pemeliharaan serta keberlanjutan serta perannya dalam pembangunan kelembagaan perdesaan3. Melakukan kajian-kajian untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan hambatan pengadaan prasarana perdesaan berbasis masyarakat4. Melakukan studi untuk mengetahui manfaat pembangunan prasarana perdesaan bagi masyarakat desa5. Mengajukan usul dan rekomendasi kepada Satker/Sekretariat PMD baik yang terkait dengan aspek kebijakan pengadaan prasarana perdesaan maupun perbaikan dalam aspek manajemen dan teknis pengadaan prasarana perdesaan6. Menyusun rencana kerja menyeluruh, work plan dan action plan tahunan serta rencana kegiatan triwulanan.

1. Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kec agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di desa secara reguler.2. Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey 3. Mengendalikan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana infrastruktur yang difasilitasi oleh FT-Kec 4. Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kec dalam memfasilitasi penyusunan desain teknis, gambar konstruksi, jadwal pelaksanaan dan RAB5. Melakukan pemeriksaan desain dan RAB6. Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana. 7. Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana utk pelaku masyarakat8. Review RKTL kegiatan PNPM MPd terkait jadwal kegiatan masyarakat.9. Memfasilitasi penanganan masalah terkait kemajuan fisik, termasuk permasalahanya.10. Supervisi proses sertifikasi yg dilakukan FT-Kec thd penerimaan bahan & alat, hasil pekerjaan / konstruksi bangunan & penyelesaian pekerjaan.11. Melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan, scr random untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kec12. Memberikan informasi mengenai ketersedian bahan, alat, dan tenaga ahli , untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat 13. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT-Kec setiap bulanan dan melaporkan hasilnya14. Melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kec yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan15. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan, permasalahan atau kendala, serta memberikan peningkatan kapasitas fasilitator16. Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan17. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/ bulanan ataupun insidentil18. Mentaati kode etik fasilitator dan konsultan

1. Melakukan pengendalian kegiatan di lapangan dan supervisi monitoring minimum 65 % dari total hari kerja dalam setiap tahapan PPK, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pelestarian atau pemeliharaan di wilayah kerjanya.2. Memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada FT, pelaku PPK di tingkat kecamatan dan desa dalam melaksanakan setiap tahapan PPK3. Memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan PPK4. Menyusun daftar harga satuan setempat dengan menghimpun data harga satuan berdasarkan survey pada beberapa leveransir/suplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PPK.5. Memastikan pekerjaan atau usulan kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan sesuai stándar teknis yang diajukan dan/atau disetujui pembiayaannya melalui PPK, meliputi :a. Survei dan pengukuranb. Pembuatan desain dan RABc. Revisi kegiatand. Dampak terhadap lingkungan6. Memberikan sertifikasi terhadap desain usulan prasarana yang dinilai besar dan rumit.7. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Teknis Kabupaten untuk mengidentifikasi program-program lain diluar PPK supaya tidak terjadi tumpang tindih.8. Bersama KM Kab menyelenggarakan rapat koordinasi bulanan dan melakukan evaluasi bulanan kinerja FT9. Mempersiapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melaporkan pelatihan di wilayah tugasnya maupun di lokasi lain yang ditentukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pelatihan (RKTL pelatihan).