Dara Kumala Arumbuana Email & Phone Number

Jakarta, Indonesia

Bogor, West Java, Indonesia

South Jakarta, Jakarta, Indonesia

Berada di bawah koordinasi Direktur Penanganan Permasalahan Hukum dan Analis Kebijakan Ahli Madya dalam rangka:Pengelolaan > 100 orang Personil Pemberi Keterangan Ahli (PKA) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) meliputi Pengembangan/Peningkatan Kapasitas PKA PBJ dilakukan 10-12 kali per tahun mengundang pakar dan ahli, Seleksi Calon PKA PBJ dengan jumlah peserta rata-rata 300 orang per tahun, Pemantauan-evaluasi dan penyusunan SOP pengelolaan Personil PKA PBJ.Pengelolaan… Show more Berada di bawah koordinasi Direktur Penanganan Permasalahan Hukum dan Analis Kebijakan Ahli Madya dalam rangka:Pengelolaan > 100 orang Personil Pemberi Keterangan Ahli (PKA) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) meliputi Pengembangan/Peningkatan Kapasitas PKA PBJ dilakukan 10-12 kali per tahun mengundang pakar dan ahli, Seleksi Calon PKA PBJ dengan jumlah peserta rata-rata 300 orang per tahun, Pemantauan-evaluasi dan penyusunan SOP pengelolaan Personil PKA PBJ.Pengelolaan layanan Pemberian Keterangan Ahli PBJ yang meliputi permohonan PKA PBJ > 400 per tahun, Penugasan PKA PBJ dan Pendampingan PKA PBJ ke seluruh wilayah Indonesia, Pengelolaan Data Putusan Pengadilan, Kerjasama Stakeholder Penegakan Hukum dengan melibatkan KPK, Kejaksaan RI, POLRI, Pemerintah Daerah, ICW, Transparency International Indonesia, Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraan), dll serta Pemantauan-evaluasi dan penyusunan SOP layanan PKA PBJ.Penyusunan proses bisnis sistem informasi Layanan Otomasi Keterangan Ahli (LOKAL) yang dikembangkan untuk memudahkan proses permohonan pemberian keterangan ahli PBJ dan sebagai media pengelolaan data personil, penugasan serta pemantauan-evaluasi Personil PKA PBJ. Terintegrasi dengan administrasi persuratan e-Office LKPP. Launching versi terbaru pada tahun 2024 dengan > 80 pemohon aktif dan > 100 PKA terdaftar.Pengelolaan layanan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah > 900 pengaduan per tahun yang berasal dari Masyarakat, Penyedia dan LSM. Kerjasama penanganan Pengaduan PBJ dengan melibatkan APIP, Kejaksaan RI, POLRI, KPK dll.Penyusunan proses bisnis sistem Pengaduan PBJ yang dikembangkan untuk memudahkan proses penanganan dan pengelolaan data Pengaduan PBJ. Merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) dengan rencana integrasi dengan Open Tender yang dikembangkan ICW, dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Show less

South Jakarta, Jakarta, Indonesia

Berada di bawah koordinasi Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi PBJ dan Analis Kebijakan Ahli Madya dalam rangka:Pengelolaan layanan pemantauan dan evaluasi penayangan Daftar Hitam PBJ meliputi pengelolaan persuratan > 500 surat per tahun yang berasal dari K/L/PD, Penyedia dll, pemberian pendapat dan konsultasi pengenaan Sanksi Daftar Hitam PBJ secara daring/luring.Penyusunan proses bisnis sistem Daftar Hitam PBJ yang dikembangkan untuk memudahkan KPA di… Show more Berada di bawah koordinasi Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi PBJ dan Analis Kebijakan Ahli Madya dalam rangka:Pengelolaan layanan pemantauan dan evaluasi penayangan Daftar Hitam PBJ meliputi pengelolaan persuratan > 500 surat per tahun yang berasal dari K/L/PD, Penyedia dll, pemberian pendapat dan konsultasi pengenaan Sanksi Daftar Hitam PBJ secara daring/luring.Penyusunan proses bisnis sistem Daftar Hitam PBJ yang dikembangkan untuk memudahkan KPA di K/L/PD secara mandiri melakukan proses penayangan, penundaan dan pembatalan sanksi Daftar Hitam. Sistem ini berisi data > 300 penyedia yang dikenakan sanksi dan masa berlaku sanksi, dan data > 4.000 sanksi selesai. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi data PBJ seluruh K/L/PD dengan rata-rata total anggaran belanja > 1.000 Triliun per tahun yang meliputi penyusunan Laporan Kinerja PBJ tiap pekan yang berisi rekapitulasi dan update data Perencanaan, Realisasi, Capaian PDN, Capaian UMKK, dan capaian transaksi e-Katalog. Data PBJ digunakan sebagai data pendukung Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang merupakan indikator Penilaian Reformasi Birokrasi. Penyusunan proses bisnis sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) yang dikembangkan untuk memudahkan K/L/PD secara mandiri melakukan proses monitoring dan Evaluasi PBJ secara rel time mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak hingga serah terima. Bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Teknologi, BRIN. Kerjasama stakeholder pemantauan dan evaluasi PBJ antara lain pelaksanaan assessment pengadaan di Indonesia menggunakan The Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS) bekerjasama dengan World Bank dan Islamic Development Bank, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan produk hijau dalam PBJ bekerjasama dengan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Show less

Jakarta, Indonesia

Berada di bawah koordinasi Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Kepala Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi dalam rangka:Penyusunan, uji coba dan pelaksanaan pengukuran Indikator Monitoring dan Evaluasi Pengadaan antara lain penyusunan kuesioner dengan melibatkan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), penyusunan metodologi sampling dan pelaksanaan survei dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).… Show more Berada di bawah koordinasi Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Kepala Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi dalam rangka:Penyusunan, uji coba dan pelaksanaan pengukuran Indikator Monitoring dan Evaluasi Pengadaan antara lain penyusunan kuesioner dengan melibatkan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), penyusunan metodologi sampling dan pelaksanaan survei dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pelaksanaan penyebaran dan pengisian kuesioner dilakukan pada kegiatan on site dan melalui sistem informasi Survei Monitoring dan Evaluasi (SUMON). Penyebaran kuesioner di > 300 instansi dengan tingkat keterisian > 90% dari target yang ditentukan. Pelaksanaan wawancara di > 50 lokus. Pengelolaan sistem informasi Survei Monitoring dan Evaluasi (SUMON) yang dikembangkan untuk memudahkan pelaksanaan dan pengelolaan data survei PBJ. dilaksanakan dengan melibatkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Admin PPE Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kota dan Kabupaten, Organisasi Masyarakat Sipil, Kelompok Masyarakat, dan Pelaku Usaha.Penyusunan rekomendasi kebijakan/Policy Brief terkait PBJ dengan target 10-12 rekomendasi per tahun dengan melibatkan pakar dan ahli PBJ, antara lain Lelang Gagal, Daftar Hitam Akibat dari Putus Kontrak, Gap antara Penayangan dengan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Mati Suri Usaha Kecil pada PBJ, Transformasi Supply Strategi Tap Out Tender/Seleksi Gagal, Seleksi Konsultan melalui Kontrak Payung, dll. Show less

Jakarta, Indonesia

Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Jakarta, Indonesia

Perth, Australia

Electronic Commerce Research