Batik TV

Lahirnya UU Penyiaran tahun 2002 membawa angin segar bagi demokratisasi penyiaran. Televisi tidak lagi terpusat di Jakarta, stasiun-stasiun televisi lokal dapat berdiri, baik sebagai stasiun independen maupun menjadi bagian dari jaringan stasiun televisi nasional. Inilah gagasan dasar bahwa Kota Kecil Pekalongan perlu memiliki stasiun televisi. Gagasan ini kali pertama muncul pada saat Pemerintah Kota Pekalongan dipimpin oleh Walikota Samsudiat pada tahun 2002. Batik TV Pekalongan lahir melalui proses panjang dan membutuhkan energi serta perjuangan yang tidak mudah. Di tahun 2011 Walikota Pekalongan H.M Basyir Ahmad Walikota Pekalongan, bertekad mewujudkan bahwa Kota Pekalongan harus memiliki Televisi sendiri. Diawali dengan kerjasama Pemkot Pekalongan dengan Litbang Institut Kesenian Jakarta & TV Komunitas Grabah Magelang pada tahun 2011.Dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Pemkot Pekalongan Dekan Fakultas Film dan TV IKJ pada tahun 2011 serta pendampingan yang intens. Semuanya itu kemudian diperkuat dengan disetujuinya APBD Pemerintah Kota Pekalongan oleh DPRD Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2012 serta Perda No.1 Tahun 2012 Pemerintah Kota Pekalongan. Hingga akhirnya LPPL Batik TV resmi mengantongi ijin Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 682 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IP3) LPPL Batik TV Kota Pekalongan pada tanggal 12 November 2012 dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 973 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IP2) LPPL Jasa Penyiaran Televisi “Batik TV Pekalongan” pada tanggal 12 November 2014 dengan alokasi frekuensi pada kanal 57 UHF.