Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Landasan Hukum
Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.
Disamping kewenangan tersebut, menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tantang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.
Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.
Sejak didirikan pada 1993, Komnas HAM telah mengalami enam kali periodisasi keanggotaan, yaitu 1993-1998, 1998-2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017, dan 2017-2022.
Company Details
- Employees
- 133
- Founded
- -
- Industry
- Public Policy
- Website
- https://www.komnasham.go.id/
- Keywords
- East Jakarta.
- Competitors
- Kementerian Sosial RI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar, National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Indonesia Witness and Victim Protection Agency), Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, LBH Jakarta - The Jakarta Legal Aid Institute, Komisi Nasional Perlindungan Anak.
Komnas Ham (National Commission On Human Rights) Republic Of Indonesia Questions
Komnas Ham (National Commission On Human Rights) Republic Of Indonesia's website is https://www.komnasham.go.id/
Komnas Ham (National Commission On Human Rights) Republic Of Indonesia's LinkedIn profile is https://www.linkedin.com/company/komnasham
Komnas Ham (National Commission On Human Rights) Republic Of Indonesia has
133 employees.
View email and phone details for 133
employees at Komnas Ham (National Commission On Human Rights) Republic Of Indonesia.
Komnas Ham (National Commission On Human Rights) Republic Of Indonesia's industry is
Public Policy
Komnas Ham (National Commission On Human Rights) Republic Of Indonesia's top competitors are
Kementerian Sosial Ri,
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Denpasar,
National Commission On Violence Against Women (Komnas Perempuan),
Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Indonesia Witness And Victim Protection Agency),
Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
Amnesty International Indonesia,
Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ri,
Lbh Jakarta - The Jakarta Legal Aid Institute,
Komisi Nasional Perlindungan Anak.
Komnas Ham (National Commission On Human Rights) Republic Of Indonesia's categories are Public Policy
Komnas Ham (National Commission On Human Rights) Republic Of Indonesia's founding year is 1993
